Paul Klee, Angelus Novus

Kami masih menyusuri lorong-lorong kota. Di langit, matahari bersinar terang. Dua tiga orang di jalan. Menepi dan berpeluh. Kota Makassar seperti terbakar.

“Apa penjelasan mereka?” tiba-tiba supir taksi bersuara. Pertanyaan yang membuat saya, mungkin juga yang lain, tercengang.

“Mereka sudah lama dilarang, tapi tetap saja beraktivitas.” Apa pentingnya supir taksi yang kami sewa untuk mengantar kami menyusuri jalan-jalan kota Makassar ini mengajukan pertanyaan itu? Tapi baiklah.

“Emang aktivitas yang dilarang itu apa, pak?” Tak sabar, saya bertanya balik.

“Ya, mereka itu sudah lama dilarang. Mereka dilarang karena akidah mereka berbeda, menyimpang. Tapi tetap saja mereka menjalankan,” dia coba memberi penjelasan.

“Kalau berbeda atau menyimpang, lantas kenapa harus dilarang? Bukankah kita semua saling berbeda?” Saya tidak tahu pasti apakah yang saya jelaskan ini dia mengerti atau tidak.

Setelah agak lama berpikir atau mungkin juga sedang berkonsentrasi menghindari motor yang tiba-tiba muncul dari arah depan, dia menjawab sekenanya, “ya tidak bisa itu.”

“Aktivitas yang mereka lakukan kan sembahyang dan mengaji juga mengajar anak-anak membaca Quran. Masa itu dilarang? Masa sembahyang dilarang? Masa mengaji dilarang? Masa belajar membaca Quran dilarang?” Saya semakin bersemangat.

Dia mengerutkan kening. Maaf, sebenarnya saya tidak tahu pasti apakah dia mengerutkan kening. Saya duduk tepat di belakangnya. Saya menduga dia mengerutkan kening. Berpikir keras. Lalu sampai pada kesimpulan. Akhirnya dia berujar, “memang mereka beribadah. Tapi mereka bohong. Mereka menyebarkan ajaran di situ. Masyarakat tidak suka. Mereka juga bohong karena bilang masyarakat mengganggu mereka. Mana ada masyarakat yang mengganggu. Kita hidup rukun.”

“Orang lain juga bisa menyebarkan ajaran kepada mereka. Menyebarkan ajaran yang dianggap baik kan tidak dilarang,” kalimat saya diinterupsi suara klakson yang ia tekan keras-keras entah untuk apa. Mungkin ada motor yang memotong jalannya. Saya tidak lihat.

Saya lanjutkan, “kalau bapak bilang masyarakat tidak suka, masyarakat di sekitar situ tidak terganggu kok. Mereka hidup damai bertahun-tahun. Kalau musim kemarau, warga sekitar malah bergantung sumber air dari masjid mereka. Yang datang menyerbu itu dari luar Annuang.”

Kami memang baru berkunjung ke jalan Annuang. Sejak pagi hingga siang kami berada di masjid dan kantor Jemaat Ahmadiyah Makassar, Jl. Annuang No. 112. Kunjungan itu dilakukan oleh sekitar 30an orang yang sebagian besar terdiri dari para jurnalis kampus sekota Makassar dan Pare-Pare. Selain itu, ikut pula dalam kunjungan beberapa jurnalis dan aktivis, antara lain Mardiana Rusli (Ketua Aliansi Jurnalis Independen/AJI Makassar dan jurnalis ANTV), Ahmad Junaidi (Koordinator Serikat Jurnalis untuk Keberagaman/SEJUK dan redaktur The Jakarta Post), Budhi Kurniawan (aktivis anak dan mantan jurnalis KBR68H), Rifah Zainani (aktivis Lembaga Studi Agama dan Filsafat/LSAF), Frizka (aktivis pemantauan keuangan), Muhammad Husni Thamrin dan Reiner Erkens (Friedrich Naumann Stiftung/ FNS) dan lain-lain. Kunjungan ini dikoordinir oleh Serikat Jurnalis untuk Keberagaman (SEJUK).

***

Tidak ada yang istimewa pada bangunan itu. Ia berdiri dihimpit bangunan-bangunan lain yang berjejal-jejal di sepanjang jalan Annuang yang sempit. Selintas ia seperti bangunan rumah toko (Ruko) berlantai dua. Lantai satu dipergunakan sebagai kantor atau sekretariat. Lantai dua digunakan sebagai tempat ibadah. Kami diarahkan ke lantai dua, ke masjid. Semua sandal dan sepatu kami lepas dan letakkan ke tempat penitipan sandal. Di lantai atas itu kami bisa menyaksikan atap rumah-rumah penduduk di sekitar Annuang. Atap sambung menyambung menjadi satu seperti satu bangunan besar yang atapnya saling menindih. Tak rapi.

Satu per satu peserta kunjungan memasuki ruang masjid. Seperti masuk ke sebuah museum, para peserta mengamat-amati ruangan. Tak ada yang luput dari pengamatan. Papan pengumuman. Foto yang terpampang. Jendela. Karpet. Mimbar. Sebuah televisi diletakkan menghadap ke ruang tengah.

Tiba-tiba ada keributan. Koordinator SEJUK sedang bergaya di atas mimbar. Di bawahnya, beberapa juru foto dadakan sibuk mengabadikan. Ada tulisan melingkar pada mimbar itu “Jamaah Ahmadiyah Indonesia Propinsi Sulawesi Selatan.” Di tengahnya terdapat tulisan-tulisan kaligrafi dari huruf-huruf Arab yang rumit. Seperti dikomando, satu persatu peserta kunjungan bergantian berpose di atas mimbar dengan beragam gaya. Ada yang menunjuk ke atas. Ada yang mengepalkan tangan sambil mulut seolah berteriak tapi tak ada suara. Ada yang merentang tangan seperti berdoa. Ada yang bergaya a la Soekarno, mengarahkan telunjuk ke arah suara jepretan. Jepret. Jepret. Jepret.

Kegaduhan yang sudah mengarah kepada narsisme parah ini harus segera diredam. “Mari berkumpul, acara akan segera dimulai,” suara saya tenggelam oleh suara gaduh. Para pengurus Jemaat Ahmadiyah Makassar telah pula berkumpul.

Saya sekali lagi memersilakan para peserta kunjungan duduk dan segera saya buka acara. “Maksud kedatangan kami ke sini adalah untuk menyambung tali silaturrahim.” Saya mulai dengan basa-basi. Saya perkenalkan satu persatu rombongan pengunjung. Anggota jemaat Ahmadiyah yang hadir menyambut sekitar 10 orang.

Setelah dipersilakan, ketua Jemaat Ahmadiyah Makassar kemudian menyatakan bahwa kunjungan kami adalah suatu kehormatan buat mereka.Dia berterima kasih. Lalu ia mulai menjelaskan kondisi jemaat Ahmadiyah Makassar saat ini dan kronologi penyerangan yang berkali-kali menimpa mereka. Dia menerangkan bagaimana mereka menghadapi situasi yang sulit ketika segerombolan orang berjubah menyambangi kantor dan masjid mereka. Dia menceritakan bagaimana mereka berusaha mencari perlindungan kepada polisi. Dia juga memaparkan status mereka yang legal.

Untuk memperkuat keterangannya, dia meminta salah satu jemaat Ahmadiyah memutar film penyerbuan itu. Para peserta segera berkerumun di depan televisi. Pada film itu tampak orang-orang berjubah tanpa sopan santun berteriak-teriak di depan halaman kantor Ahmadiyah. Mereka menuntut penutupan kantor dan masjid Ahmadiyah. Beberapa orang yang tak tahu adat bahkan memanjat papan nama dan menghapus kalimat syahadat yang tertera. Kalimat syahadat itu kemungkinan besar adalah kalimat yang juga mereka ucapkan sehari-hari. “Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan aku bersaksi Muhammad adalah utusan Allah.” Orang-orang itu terus berteriak-teriak. Petantang-petenteng mengumbar amarah. Aroma kebencian menyeruak dari mulut mereka. Ada pula yang menuding-nuding sambil menyemburkan kata “sesat,” “bubarkan.” Kata-kata itu keluar begitu saja dari lubuk hati yang kotor.

Pada gambar yang lain tampak beberapa jemaat Ahmadiyah. Wajah-wajah mereka sama dengan wajah-wajah yang sekarang menyambut kedatangan kami. Mereka berangkulan satu sama lain. Wajah mereka sendu. Ada air mengalir dari ujung mata mereka. Suara mereka setengah merintih setengah menghiba. Mereka terus berangkulan. Beberapa personil polisi sedang berusaha membujuk mereka agar mau meninggalkan tempat. Mereka berkukuh tidak akan meninggalkan tanah milik mereka. Mereka memohon kepada polisi untuk melindungi mereka. Beberapa aparat negara itu mulai tak sabar. Mulai ada satu dua polisi menarik-narik lengan dan baju warga Ahmadiyah. Mereka dievakuasi dari kantor dan bangunan yang mereka bangun sendiri. Mereka dipaksa aparat negara. Mereka menangis. Menjerit.

Pemandangan itu sangat berbeda dengan yang terjadi di luar pagar bangunan. Di situ wajah-wajah beringas para penyerbu masih saja bebas mengintimidasi. Tak ada polisi yang coba meredam umbar kebencian itu. Tak ada polisi yang coba menutup mulut mereka. Tak ada polisi yang coba menarik mereka. Tak ada polisi yang coba menghalau mereka.

Sementara itu… Ah, sudahlah. Ini bukan kali pertama mereka terusir dari tanah sendiri. Mereka diusir karena ada penyerbu yang datang. Yang mengusir mereka adalah polisi. Mereka mengalaminya di Jawa Barat, Banten, Sumatera Barat, Nusa Tenggara Barat, dan di lain-lain tempat. Di Makassar sendiri, mereka mengalami intimidasi sejak Januari, Juli dan medio Agustus 2011.

Maaf, saya agak emosional. Astaghfirullah.

Belum selesai betul film berjalan, para peserta mulai berisik. Mereka bergerombol mengitari anggota-anggota Ahmadiyah. Dengan senyum yang tak pernah lepas, para anggota Jemaat Ahmadiyah yang malang itu menjawab setiap pertanyaan yang diajukan. Tentu saja pertanyaan yang paling banyak muncul adalah seputar kepercayaan mengenai nabi, kitab suci, syahadat, ada pula tentang arah kiblat. Dengan nada mantap, yang ditanya menjawab bahwa nabi mereka adalah Muhammad SAW, kitab suci mereka adalah Quran, mereka mengucapkan syahadat yang sama dengan umumnya umat Islam, dan arah kiblat mereka adalah ka’bah.

Seorang teman pengunjung berbisik,”masalahnya bukanlah bahwa anggota-anggota Jemaat Ahmadiyah ini memiliki keyakinan yang sama dengan umumnya orang Islam. Sekalipun mereka sungguh berbeda, mereka tetap memiliki hak yang sama untuk berkeyakinan dan beribadah.” Saya mengangguk setuju.

Beberapa peserta lain mengerubuti seorang anak berseragam sekolah usia sepuluh tahunan. Ia didampingi ibunya. Macam-macam pertanyaan muncul. Dijawab singkat oleh sang anak. Dia bersekolah. Dia ingin seperti anak-anak lain yang menikmati kebebasan bersekolah. Dia belajar mengaji di masjid itu. Masjid yang kini diberi pita kuning bertulis “dilarang melintas, garis polisi” di pagarnya.

Pertemuan siang itu dilanjutkan dengan salat bersama. Para peserta dan jemaat Ahmadiyah berbaur dalam barisan salat. Mereka bertakbir, rukuk, sujud dan bersimpuh bersama. Pada ritual ini, sama sekali tak tampak perbedaan.

Seusai salat, kami disuguhi beberapa penganan. Kami mengucapkan terima kasih. Kami pamit. Beberapa peserta masih memanfaatkan sisa-sisa waktu untuk kembali berpose. Saya ikut serta. Kami dan anggota jemaat membaur berpose bersama. Beberapa kali jepretan dalam pelbagai gaya.

Para peserta sudah mencatat banyak hal. Kami sadar, anggota jemaat Ahmadiyah juga manusia. Mereka juga adalah warga negara.

***

Hari menjelang petang. Pembicaraan mengenai Ahmadiyah terhenti. Perhatian kami beralih ke jalan lurus pantai Losari yang mulai ramai. Sang supir taksi membawa kami terus ke arah Fort Rotterdam. Benteng tertutup buat pengunjung. Sedang ada perbaikan. Sang supir kemudian mengarahkan kami ke jalan Nusantara. Lampu-lampu di jalan itu mulai menyala. Aktivitas malam segera dimulai. Kami belok kanan ke sebuah lorong. Tujuan kami satu. Membeli oleh-oleh.[]

Dimuat di www.islamlib.com

Pablo Ruiz Picasso, Massacre in Korea

Saat ini kita perlu hati-hati ketika menonton berita dan talkshow politik di televisi. Sebuah peristiwa besar di media belum tentu benar-benar besar dalam kenyataannya.

Ada dua hal yang selama ini disorot oleh media yang menurut saya agak janggal. Pertama soal kasus talangan pemeritah ke bank Century. Kasus ini sudah lama tapi sampai kini masih menjadi pembicaraan di televisi, terutama Metro-TV dan TV-One. Menjadi janggal bahwa penjelasan para ekonom dan pihak terkait tentang peristiwa itu sudah sedemikian terang-benderang bahwa kebijakan itu diambil untuk mengatasi krisis. Persoalannya bukan pada kebijakan, tapi pada aliran dana. Terkait aliran dana, BPK telah menelusuri aliran dana itu, ternyata tidak ada aliran atau transaksi yang melibatkan Sri Mulyani dan Boediono, dua orang yang dicaci maki selama ini karena dianggap bersalah. Yang aneh, baik politisi dan media yang berbulan-bulan mencaci-maki SMI dan Boediono, tak satupun mereka meminta maaf. Bahkan sampai kini terus menerus mencari celah menyalahkan mereka.

Kasus kedua adalah soal surat palsu Mahkamah Konstitusi. Dalam kasus ini media televisi selalu menyorot Andi Nurpati (mantan anggota KPU dan kini pengurus Demokrat). Kenapa yang disorot bukan Mahkamah Konstitusi, bukankah surat itu berasal dari sana? Andi Nurpati kan si penerima surat. Kenapa si penerima surat terus yang dipersalahkan, bukan si pembuat? Kalau tetap ingin mempersalahkan si penerima, mestinya ketua KPU dong. Bukankah surat itu ditujukan kepada lembaga KPU? Dan lagi, surat palsu itu tidak terkait dengan partai Demokrat, melainkan partai Gerindra dan Hanura.

Kedua kasus ini hanya contoh kecil bagaimana seharusnya kita kritis terhadap tontonan peristiwa dan talkshow politik di televisi. Saya tidak tahu pasti kenapa televisi-televisi itu begitu. Adakah kaitannya dengan fakta bahwa televisi-televisi itu dimiliki oleh penguasa partai-partai politik? Saya tidak tahu.

Terima kasih. Salam.

Pablo Ruiz Picasso: Tomato Plant

Pertanyaan tentang kebebasan patut diajukan. Bukan hanya karena masih cukup banyak persoalan terkait kebebasan belakangan ini, tapi karena stigma mengenai kebebasan masih besar. Kebebasan acapkali dipersepsi sebagai suatu kondisi di mana orang dihalalkan berbuat sekehendak hati. Kebebasan disamakan begitu saja dengan hukum rimba di mana yang kuat memangsa yang lemah. Kebebasan dipersepsi sama dengan keliaran.

Definisi semacam ini sebenarnya muncul dari kenggenan dan kemalasan berpikir dan membaca. Sungguh melimpah literatur yang mengulas mengenai kebebasan. Tak satupun literature itu mendefinisikan kebebasan sebagai keliaran. Tak satupun itu mendukung klaim kesimpangsiuran dalam sistem kebebasan.

Dua tokoh yang disebut sebagai peletak dasar filsafat kebebasan, Thomas Hobbes dan John Locke, justru menawarkan suatu kontrak sosial untuk menjaga kebebasan manusia. Pada Hobbes, masyarakat alamiah diandaikan penuh dengan keos. Semua diandaikan berperang melawan semua. Kontrak sosial diadakan agar perang semua melawan semua itu reda.

Pada John Locke masyarakat azali diandaikan berada pada kondisi damai dan aman. Kontrak sosial diadakan agar kondisi aman dan damai itu tetap terpelihara. Kontrak sosial dibuat untuk kebebasan manusia.

Pada titik inilah kebebasan didefinisikan. Kebebasan adalah suatu kondisi di mana orang bebas dari tindakan semena-mena orang lain. Oleh Isaiah Berlin, definisi ini disebut sebagai negative liberty (kebebasan negatif) atau freedom from (kebebasan dari). Kalau ada peristiwa di mana ada orang yang melakukan tindakan semena-mena kepada orang lain, maka itu bukanlah peristiwa dan kondisi kebebasan, melainkan ketidakbebasan, mungkin juga perbudakan.

Kebebasan untuk melakukan apa saja bukanlah kebebasan. Itu adalah penindasan. Isaiah Berlin menyebut kebebasan semu model kedua ini sebagai positive liberty (kebebasan positif) atau freedom to (kebebasan untuk).

Pemutarbalikan makna kebebasan membuat terma ini sering disalahpahami. Dan ini membawa implikasi yang cukup jauh. Kesalahan memahami kebebasan membuat tak sedikit orang yang menaruh curiga lalu mencoba membatasi kebebasan itu sendiri.[]

Artikel ini sebelumnya dimuat di www.islamlib.com

“Demokrasi bukan tujuan bangsa kita tapi hanya alat untuk mencapai tujuan yaitu kesejahteraan,” demikian Yusuf Kalla. Penyataan itu ia kemukakan pada orasi bertajuk Reviving Democratic Government and Leadership in Global Governance di Universitas Muhammadiyah, Yogyakarta, 14 Juli 2011. Pernyataan ini menuai kontroversi.

Bagi Kalla, demokrasi bukan tujuan, ia hanya alat. Pernyataan ini memiliki implikasi yang jauh. Kalau demokrasi hanya alat, maka jika tujuan tidak tercapai dengan alat ini, maka ia bisa diganti. Tujuan yang dimaksud adalah kesejahteraan.

Pendapat semacam ini sebetulnya tidak benar-benar baru dari Yusuf Kalla. Banyak aktivis, pengamat, jurnalis, politisi, dan akademisi yang memiliki pandangan senada. Biasanya, pendapat semacam ini muncul sebagai reaksi tidak sabar terhadap kondisi negeri yang dipersepsi tak kunjung makmur. Padahal sekarang kita sudah berada pada masa sistem demokratis. Mereka berharap demokrasi akan membawa kesejahteraan. Mereka risau pada nasib sebagian rakyat yang masih miskin. Mereka galau melihat praktik demokrasi yang memakan biaya sangat besar.

Tentu saja cita-cita masyarakat sejahtera dan makmur itu mulia adanya. Tapi bukan berarti cita-cita untuk mencapai kemakmuran bisa digunakan untuk memberangus kebebasan. Kemakmuran adalah satu hal, kebebasan politik adalah hal lain.

Sebuah percakapan dalam kitab Brihadaranyaka Upanishad cukup relavan untuk direnungkan. Percakapan ini terjadi antara seorang perempuan bernama Maitreyee dan suaminya, Yajnavalkya. Maitreyee bertanya bahwa jika semua kekayaan dunia ini ia miliki, apakah ia bisa mencapai keabadian? Yajnavalkya menjawab, “Tidak.” “Mungkin kamu akan hidup sebagai seorang yang kaya, tapi jangan berharap kamu akan abadi dengan itu,” tegas Yajnavalkya. “Lantas,” kata Maitreyee, “apa yang mesti aku lakukan dengan itu semua kalau ternyata tidak bisa membuatku abadi?”

Cerita ini dikutip oleh Amartya Sen dalam bukunya, Development as Freedom. Menurut Sen, percakapan itu sesungguhnya sedang membicarakan tentang sejauhmana kekayaan bisa menolong untuk memenuhi segala keinginan. Sen menegaskan bahwa apalah gunanya kekayaan kalau semua itu tidak bisa dinikmati? Apa gunannya kemakmuran kalau kebebasan politik dibatasi? Apa gunanya kesejahteraan kalau hak berekspresi dirampas?

Kekayaan, kemakmuran, dan kesejahteraan tentu sangat penting. Tapi kebebasan, terutama kebebasan politik, adalah sesuatu yang tak kalah pentingnya. Memang kebebasan politik atau demokrasi dibangun bukan untuk tujuan yang lain di luar dirinya. Tapi bila kita jeli, dengan mudah kita saksikan begitu banyak bukti masyarakat demokratis yang sekaligus juga adalah masyarakat yang sejahtera. Tapi, sekali lagi, pretensi awal demokrasi bukanlah kesejahteraan, melainkan kebebasan politik itu sendiri. Sebenarnya kemakmuran dan kesejahteraan bisa diraih di luar demokrasi. Cina dan Singapura adalah dua contoh negeri yang relatif makmur dan sejahtera tetapi tidak memiliki sistem kebebasan politik. Arab Saudi adalah contoh lain. Negara ini kaya akan minyak, tapi rakyatnya miskin kebebasan politik dan kebebasan berekspresi. Kalaupun ada implikasi kesejahteraan dari demokrasi, dan itu kerap terjadi, itu hanya berkah kebebasan politik saja.

Apa yang diusulkan oleh Yusuf Kalla sangat berbahaya. Alternatif di luar demokrasi untuk mencapai kesejahteraan bukan tidak ada, melainkan melimpah. Di luar demokrasi ada sistem monarkhi, diktator, teokrasi, dst. Semuanya otoriter, kalau bukan totaliter.

Namun yang lebih membingungkan, tentu saja, adalah bahwa wacana mengenai alternatif bagi demokrasi ini justru datang dari Yusuf Kalla, belum lama setelah ia kalah dalam pemilihan umum presiden demokratis. Dengan pandangan bahwa demokrasi adalah alat, apa jadinya kalau beliau terpilih menjadi presiden dan dengan enteng memberangus demokrasi karena kesejahteraan tak kunjung tiba? Yang akan tercipta barangkali bukanlah demokrasi melainkan Kallakrasi (demokrasi a la Yusuf Kalla)[]

Gerakan pembaruan adalah kerja kenabian. Para pembaru, begitu juga para nabi, selamanya mendapat tantangan dari masyarakat yang hendak diperbaruinya.

Di dunia Islam, para pembaru dicurigai membawa misi melawan Islam. Pembaruan dianggap sebagai pelemahan terhadap Islam. Mereka dilecehkan. Pelecehan terbesar yang diterima para pembaru Islam adalah bahwa mereka dianggap menghina Islam. Proyek-proyek pembaruan dianggap sama dengan penghinaan. Pikiran-pikiran progressif dianggap sama dengan penghinaan.

Tidak sedikit ilmuan politik dan sosial menganggap Islam tidak cocok dengan demokrasi, pada akhirnya juga tidak cocok dengan semua gagasan tentang kemajuan. Demokrasi dianggap produk budaya Barat yang unik, barang asing di dunia Islam. Sangat populer dari Ernest Gellner dan Samuel P. Huntington mengenai benturan antar-peradaban. Peradaban Barat yang demokratis-individualis kemungkinan akan berbenturan dengan peradaban Timur (Islam dan Konghucu) yang kolektivis. Terang-terangan Huntington bahkan menyatakan bahwa masalah utama bagi masyarakat Barat bukanlah fundamentalisme Islam, melainkan Islam itu sendiri. Max Weber menulis tentang afinitas tak langsung antara semangat kapitalisme dan tradisi protestantisme. Karl Marx menganggap moda-moda produksi di Barat begitu unik dan tidak dimiliki dunia Islam. Komunisme hanya akan muncul di Barat. Pada pokoknya Islam dianggap tidak sesuai bahkan menghambat kemajuan.

Pandangan-pandangan ini sebetulnya menghina Islam secara ilmiah [saya menyadari bahwa kata “menghina” dalam dunia akademik sangat tidak relevan.] Mereka meremehkan potensi ummat Islam untuk mencapai taraf kehidupan masyarakat maju. Tapi, Asma Barlas, seorang muslimah feminis dan ilmuan politik, mengungkapkan bahwa sebetulnya “penghinaan” terhadap Islam jauh lebih banyak terjadi di dunia Islam sendiri daripada di luar dunia Islam.

Di dunia Islam, tumbuh subur corak penafsiran agama yang merendahkan Islam sendiri. Para ulama dan tokoh agama itu tak segan-segan mencari doktrin baru yang berimplikasi pada perendahan Islam. Doktrin-doktrin yang merendahkan itu adalah doktrin-doktrin tentang ajakan untuk membenci kelompok lain. Doktrin untuk hidup secara eksklusif dan tertutup adalah bentuk perendahan terhadap kebesaran peradaban Islam. Doktrin yang mendiskriminasi dan membatasi akses perempuan ke ruang publik adalah penghinaan terhadap Islam yang justru pro-pembebasan.

Doktrin bahwa perempuan berasal dari tulang rusuk laki-laki sama sekali tidak ada dalam al-Qur’an. Yang ada jutsru adalah penciptaan manusia dari jiwa yang satu. Doktrin itu muncul begitu saja dan dipopulerkan oleh mereka yang hendak merendahkan Islam. Sehingga selamanya Islam akan meminggirkan perempuan.

Islam juga dianggap sebagai penganjur poligami. Tapi tak satupun ayat dalam al-Qur’an yang bicara tentang anjuran itu. Ayat yang pada dasarnya menolak praktik poligami diputar balik sedemikian rupa sehingga seolah-olah mendukung nafsu mereka untuk kawin lagi. Ayat itu berbunyi: “Menikahlah dengan perempuan yang menyukaimu (bukan “yang engkau sukai” sebagaimana terjemahan selama ini) dua, tiga, atau empat…Kalau kamu tak mampu berlaku adil, maka satu saja.” Sudah terang benderang bahwa tidak ada manusia biasa yang mampu berlaku adil terhadap isteri yang lebih dari satu. Perintah ayat itu jelas. Menikahlah dengan satu isteri atau suami saja.

Para penghina Islam itu juga menyebar fitnah bahwa al-Qur’an melaknat sekelompok manusia yang sekarang dikenal sebagai kelompok LGBTIQ (lesbian / gay / bisexual / transgender / intersexed / questioning). Mereka menggunakan kisah nabi Luth atau kisah Sodom dan Gomorah. Menurut Ioanes Rakhmat, ahli kekristenan, tidak ada laknat bagi pelaku sodomi an sich pada kisah itu. Laknat itu muncul karena dua orang malaikat yang turun dalam bentuk pemuda dihinakan oleh masyarakat Nabi Luth dengan cara disodomi. Lalu Tuhanpun murka. Dalam perang, acapkali kita mendengar penghinaan terhadap lawan perang muncul dalam bentuk perkosaan. Kita mengecam dan melaknat perkosaan itu. Tapi tentu kita tidak melaknat praktik hubungan seksual lawan jenis di luar perkosaan. Adalah penghinaan terhadap agama, juga Tuhan, dengan menuduhnya melaknat orang-orang yang memiliki orientasi seksual tertentu yang mungkin berbeda dari orang kebanyakan.

Mental terkepung yang kemudian muncul dalam bentuk agressifitas menyerang siapa saja yang berbeda adalah perendahan terhadap Islam. Islam adalah agama yang besar. Beratus tahun Islam menjadi pusat peradaban dunia. Ia adalah pusat dan inspirasi ilmu pengetahuan dan seni. Sangat tidak pantas menghinakan Islam dengan meletakkan kepadanya segala atribut kejumudan, kekakuan, ketertutupan, dan kemunduran.

____________________________

Tanpa mempertimbangkan latar belakang pembunuhan, pemerintah Arab Saudi tetap memerlakukan hukuman pritimif kepada Ruyati. Qishash. Mata dibalas mata. Telinga dibalas telinga. Tak ada pengecualian.

Sudah sangat lama para tenaga kerja wanita (TKW) kita menghadapi derita di luar negeri. Mereka diperlakukan layaknya budak. Tak jarang kita mendengar para TKW itu tidak menerima upah berbulan-bulan. Sebagai gantinya, mereka dikasari dan diintimidasi. Mereka yang memang berpendidikan rendah dan tidak punya cukup keberanian itu akhirnya semakin tunduk dan takut.

Saudara, perlakuan semena-mena terhadap para pekerja rumah tangga itu tidak hanya terjadi di luar negeri. Di sini, di dalam negeri, di sekitar kita, perlakuan yang sama terjadi. Fakta bahwa semakin banyak perempuan berpendidikan rendah ingin mengadu nasib ke luar negeri adalah bukti bahwa di dalam negeri nasib mereka demikian tidak pasti.

Semua itu terjadi karena masih begitu kuatnya budaya diskriminasi dan perendahan terhadap kerja-kerja domestik rumah tangga. Memasak, mencuci, menyapu, mengepel dan mengasuh anak dianggap sebagai tugas yang sudah ditentukan kepada perempuan sejak zaman azali. Pekerjaan-pekerjaan itu dianggap sudah menjadi bagian tak terpisahkan dari eksistensi seorang perempuan. Kental anggapan bahwa digaji atau tidak, perempuan memang harus mencuci, memasak, menyapu, dan mengasuh anak. Gaji yang paling rendah sekalipun sudah dianggap lebih dari cukup untuk perempuan yang bekerja pada lingkungan domestik.

Diskriminasi yang demikian berat ini memaksa perempuan-perempuan Indonesia berpendidikan rendah bermimpi bekerja di luar negeri. Barangkali pekerjaan mereka sama, tapi setidaknya mereka bekerja di luar negeri. Barangkali pekerjaan mereka sama, tapi setidaknya mereka dijanji gaji yang lebih tinggi. Barangkali pekerjaan mereka sama, tapi setidaknya mereka memiliki status sosial di masyarakat kampung halamannya. Tenaga kerja wanita di luar negeri. Setidaknya mereka tidak disebut pembantu, peran pelengkap penderita dalam tayangan-tayangan sinetron.

Lalu, masihkah kita akan bertanya tentang siapa membunuh Ruyati? Diskriminasi terhadap kerja-kerja domestiklah yang membunuh Ruyati. Pelecehan dalam sinetron-sinetronlah yang membunuh Ruyati. Pelecehan-pelecehan terhadap pekerjaan rumah tanggalah yang membunuh Ruyati. Ruyati bisa siapa saja. Pembunuhnya bisa siapa saja. Kitakah?

____________________________

[Tulisan ini terinspirasi dari ceramah Dewi Candraningrum pada sebuah acara]

Picasso

Sebelumnya dimuat di www.islamlib.com

Fundamentalisme tidak terkait dengan satu agama. Ia ada pada semua agama. Demikian Prof. Dr. Thomas Meyer (Universitas Dortmund, Jerman) mengenai salah satu karakter fundamentalisme. Pandangan itu dikemukakan dalam ceramah dan diskusi publik bertajuk “What is Fundamentalism?” 22 November 2011. Acara ini diselenggarakan oleh Jaringan Islam Liberal berkerjasama dengan Friedrich Ebert Stiftung. Selain Thomas Meyer, hadir pula Ulil Abshar-Abdalla sebagai pembanding.

Pada kesempatan itu, Thomas Meyer mengemukakan Sembilan karakter fundamentalisme. Pertama, fundamentalisme merupakan gejala yang ada di semua agama. Ia tidak terkait dengan agama tertentu. Bahkan sebenarnya fundamentalisme hanya salah satu cara memahami agama.

Kedua, fundamentalisme lebih sebagai ideology politik ketimbang agama. Dalam banyak sekali kasus, nuansa politik gerakan fundamentalisme sangat kuat. Mereka membangun framing ketertindasan ummat yang kemudian mereka jadikan kerangka gerakan. Mereka mendesakkan suatu sistem politik baru. Tak jarang di antara mereka bermetamorfosis menjadi partai politik dan ikut serta dalam pemilihan umum yang demokratis.

Bagi Meyer, fundamentalisme sesungguhnya adalah bagian dari modernitas. Ia merupakan respon langsung terhadap modernism. Ia adalah bentuk modern dan anti-modernisme. “Fundamentalis is a modern form of anti-modernism,” tegas Meyer.

Karakter ketiga fundamentalisme, menurut Meyer, adalah bahwa ia lahir sebagai respon terhadap krisis. Ada pengandaian bahwa dunia sekarang ini sedang berada pada situasi kacau balau baik secara ekonomi, politik, maupun budaya. Krisis kepemimpinan dalam segala ranah kehidupan itulah yang mendorong lahirnya gerakan fundamentalisme.

Keempat, fundamentalisme ditandai dengan suatu prinsip superioritas diri atas yang lain. Di sini politik identitas mewujud. Kaum fundamentalis selalu merasa diri mengatasi yang lain. Mereka menganggap diri sebagai yang paling benar, yang paling saleh, yang paling lurus. Selebihnya adalah kesesatan dan penyimpangan.

Meyer juga menyebut, kelima, bahwa ciri yang kuat pada fundamentalisme adalah mereka begitu anti dan membenci kampanye kesetaraan gender dan pluralisme. Itulah yang menjelaskan kenapa semua gerakan fundamentalisme selalu menyasar pengungkungan terhadap perempuan. Peraturan-peraturan yang mereka desakkan hampir selalu berkaitan dengan bagaimana perempuan diatur. Mereka begitu bebal dan tak mau menerima gagasan bahwa pada dasarnya semua manusia sama apapun latar belakang seks dan budayanya.
Ciri keenam dari fundamentalisme, menurut Meyer, adalah resistance identity. Ini yang kemudian menjustifikasi kenapa gerakan fundamentalisme selalu mengarah pada totalitarianism. Ciri ketujuh adalah bahwa fundamentalisme selalu melakukan penolakan terhadap identitas dan menolak budaya demokrasi.

Kedelapan, kaum fundamentalis merasa terjebak dalam ketidak-amanan. Ini pula yang biasa disebut sebagai mental terkepung. Ada kekuatan di luar sana yang mereka sangka akan menghancurleburkan mereka. Akibatnya, mereka sangat reaktif dan acapkali agressif.

Meyer menjelaskan bahwa bahwa demokrasi bukanlah majoritarian rule melainkan rule of law. Memang betul bahwa ada pemilihan umum. Tapi bukan berarti penguasa terpilih harus selalu menjalankan amanat kelompok mayoritas. Demokrasi justru memilih pemimpin untuk bergerak dalam koridor hukum. Rule of law adalah unsur paling penting dalam demokrasi. Kaum fundamentalis dicirikan, kesembilan, oleh penolakannya terhadap rule of law. “Jika kau ingin menyaksikan bahwa semua orang bisa menjalankan ibadah secara bebas, maka yang pertama yang harus ditegakkan adalah rule of law,” demikian Meyer. Meyer mencontohkan bagaimana kekuatan fundamentalis tahun 1920-an dan 1930-an di Jerman begitu kuat dan mereka menegakkan suatu demokrasi mayoritarianisme yang tak lain adalah totalitarianisme.

Ulil Abshar-Abdalla memberi tanggapan atas paparan Prof. Meyer. Menurut Ulil, ada kesamaan antara fundamentalisme Islam dan komunisme serta Marxisme. Fundamentalisme Islam ditandai dengan klaim ideology komprehensifnya. Semua hal hendak diatur. Semua hal hendak dikontrol.

Hal lain, menurut Ulil, yang menarik adalah bahwa gerakan fundamentalisme (terutama Islam) pada praktiknya sangat terobsesi untuk mengatur wilayah privat, bukan wilayah publik. Kampanye yang mereka usung sejauh ini justru sangat didominasi oleh isu-isu ruang privat, misalnya moralitas, pakaian perempuan, minuman keras, perzinahan, dan seterusnya. Mereka justru tidak terlalu peduli dengan persoalan publik.

Prof. Meyer menimpali bahwa sebenarnya kaum fundamentalis ingin mendominasi kehidupan publik untuk mengatur kehidupan privat.

Ulil menegaskan bahwa apa yang disebut sebagai gerakan fundamentalisme adalah suatu realitas yang sungguh-sungguh dinamis. Idealisasi dari kaum fundamentalis ternyata tidak terbukti dalam realitas kehidupan politik. Ketika para fundamentalis terjun ke dunia politik, mereka tak bisa menghindarkan diri dari kompromi sebagaimana yang lazim terjadi di dunia politik praktis.

Pada intinya, Ulil hendak menyatakan bahwa fundamentalisme adalah barang yang terus bergerak dan berubah. Ia tidak diam di tempat dan membatu.

Dimuat di www.freedom-institute.org

Hubungan negara dan agama merupakan isu yang cukup tua di Indonesia. Pada setiap pembahasan mengenai hubungan negara dan agama, biasanya dua kubu selalu diperhadapkan. Di satu kubu berdiri kaum agama yang diandaikan sepenuhnya menolak ide pemisahan agama dan negara. Sementara ada kubu di seberangnya yang memiliki pandangan berbeda.

Diskusi Freedom Institute, 11 Agustus 2011, mencoba mengekplorasi perdebatan di kalangan kaum agama (Islam) sendiri mengenai isu hubungan negara dan agama, khususnya negara Islam. Diskusi ini sendiri membahas satu buku baru yang ditulis oleh Luthfi Assyaukanie, Ideologi Islam dan Utopia: Tiga Model Negara Demokrasi di Indonesia.” Buku tersebut awalnya adalah disertasi penulis yang diajukan di Universitas Melbourne. Hadir dalam diskusi ini dua orang narasumber: Kuskrido Ambardi (Direktur Eksekutif Lembaga Survei Indonesia) dan Ulil Abshar-Abdalla (Direktur Freedom Institute).

Ulil mengakui bahwa buku tersebut sangat baik menerangkan perkembangan pemikiran di kalangan tokoh-tokoh sentral Islam di Indonesia pasca kemerdekaan. Pertanyaan utama yang ingin dijawab oleh Luthfi adalah kenapa pada tahun lima puluhan para pengusung Islam politik sangat besar (43% pada Pemilu 1955), tapi empat puluhan tahun kemudian menurun drastis (14% pada Pemilu 1999)?

Ulil memulai pemaparan dengan memberi pembedaan antara “tipologi” dan “model.” Bagi Ulil, yang dicari dalam “tipologi” adalah ilusi. Sementara sasaran “model” adalah “utopia.” Buku karya Luthfi itu sedang berusaha menjelaskan tiga utopia mengenai negara Islam dan demokrasi yang berkembang dalam pemikiran tokoh-tokoh Islam Indonesia.

Utopia pertama muncul dari kalangan pengusung negara Islam. Kelompok ini diwakili oleh tokoh-tokoh yang bergabung dalam Partai Majelis Syura Muslimin Indonesia (Masyumi). Mereka antara lain adalah M. Natsir, Zainal Abidin Ahmad, Mohamad Roem, Abu Hanifah, Hamka, dan Muhammad Rasjidi. Luthfi Assyaukanie menyebut utopia model ini sebagai Negara Demokrasi Islam (NDI).

Meski kelompok pertama ini mengusung gagasan negara Islam, tapi negara yang mereka bayangkan sebagai model bukanlah Pakistan, Iran, apalagi Arab Saudi, melainkan Belanda, Swedia atau Inggris. Kelompok ini secara cerdik mengemukakan sejumlah argumen yang menyatakan bahwa gagasan negara Islam tidak sama sekali bertentangan dengan demokrasi. Kenyataannya, para pendukung model ini adalah mereka yang juga sangat getol mendukung demokrasi ketika demokrasi terancam oleh kediktatoran rezim Soekarno dan ancaman totalitarianisme komunis.

Utopia kedua adalah Negara Demokrasi Agama (NDA). Kelompok ini didukung oleh tokoh-tokoh semacam Amin Rais, Syafi’i Ma’arif, Kuntowijoyo, Dawam Rahardjo, Sahal Mahfudz, Ali Yafie, Achmad Siddiq, Munawir Syadzali, dan Adi Sasono. Kelompok ini memiliki pandangan yang lebih terbuka dibanding kelompok pertama. Mereka tidak mendukung pendirian negara Islam, sebagaimana yang diusung kelompok pertama. Tapi mereka memperjuangkan pemberian hak yang sama bagi semua agama untuk memberi inspirasi bagi negara. Sebagaimana kelompok pertama, mereka juga menolak konsep pemisahan negara dan agama. Itulah sebabnya mereka menganggap tidak ada persoalan dengan UU yang bersifat keagamaan.

Utopia ketiga adalah Negara Demokrasi Liberal (NDL). Model ini terutama diusung oleh tokoh-tokoh Muslim seperti Abdurrahman Wahid, Nurcholish Madjid, Djohan Effendi, dan Harun Nasution. Kelompok ini secara tegas mendukung gagasan sekularisme. Bagi mereka, negara adalah institusi rasional yang juga harus dikelola dengan menggunakan kalkulasi rasional.

Meski utopia ketiga semakin meninggalkan gagasan negara Islam, tapi justru kelompok inilah yang memiliki argumentasi yang lebih mengakar pada tradisi Islam. Para tokoh pendukungnya adalah sarjana-sarjana Muslim yang paling serius. Mereka memiliki semua perangkat keilmuan Islam. Tapi pada saat yang sama mereka juga menguasai khazanah intelektual Barat.

Yang menarik bahwa meski ketiga utopia ini memiliki pandangan yang berbeda dalam hal hubungan negara dan agama, tapi ketiganya adalah pendukung demokrasi. Ulil menggarisbawahi bahwa bahkan tokoh-tokoh Masyumi (model I) pun merupakan pendukung demokrasi. Kelompok ini tidak bisa dibandingkan dengan HTI (pengusung negara Islam kini). “Jauh,” tegas Ulil.

Pada diskusi kali ini, Dodi Ambardi lebih banyak memberi masukan dan kritik terhadap doktrin negara Islam. Menurut Dodi, salah satu kelemahan fatal pengusung negara Islam adalah bahwa mereka gagal menempatkan warga non-Muslim setara dengan warga Muslim. Bentuk negara seperti itu pastilah diskriminatif, dan itu menyalahi semangat negara modern.

Nirwan Ahmad Arsuka, dalam sesi komentar, memberi semacam kesimpulan dalam bentuk pertanyaan mengenai kemungkinan teori evolusi diterapkan dalam perkembangan pemikiran Islam di Indonesia. Ulil mengamini pendapat Nirwan tersebut. Sebetulnya Luthfi Assyaukanie, melalui bukunya, sedang mencoba memotret perjalanan evolusi pemikiran Islam Indonesia di tangan tokoh-tokoh utamanya. Perubahan-perubahan yang terjadi dalam evolusi tersebut adalah bentuk nyata dari kemenangan argumen. Argumen-argumen barulah yang menjadikan pengusung negara Islam semakin terdesak ke pinggir.

“Tindakan seperti itu adalah tindakan yang sangat biadab yang hanya dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertuhan dan tidak berperikemanusiaan. Terorisme dan tindak kekerasan tidak dibenarkan oleh agama manapun.“Pernyataan ini dikemukakan oleh Ketua Umum Pengurus Pusat Muhammadiyah Din Syamsuddin dalam acara konferensi pers mengecam peledakan bom Solo di Gereja Bethel Injil Sepenuh, Solo, pada 25 September 2011.

Pernyataan ini sangat bermasalah karena secara langsung Din Syamsuddin telah menuduh suatu kelompok, yaitu kalangan yang tidak bertuhan, sebagai pelaku teror bom tersebut. Pernyataan ini menjadi jauh lebih bermasalah karena Din tidak hanya belum menemukan fakta pelaku bom, tapi juga karena kesimpulan bahwa pelaku teror itu adalah kalangan yang tidak bertuhan tampaknya jauh dari kenyataan.

Wacana tentang penolakan terhadap eksistensi Tuhan biasanya disematkan kepada kelompok ateis. Sebenarnya, dalam khazanah agama, wacana mengenai penegasian terhadap Tuhan bukanlah dominasi kelompok ateis, tapi juga kelompok agama sendiri. Jika pengingkaran terhadap eksistensi Tuhan menjadi definisi bagi ateisme, sebenarnya sejumlah penganut agama bisa masuk kategori itu. Ia bisa muncul dalam semua agama. Ketika menghitung populasi penganut ateisme di dunia, Samuel P. Huntington, misalnya, memasukkan penganut agama-agama yang tidak memiliki konsep tentang Tuhan dalam kategori ini, misalnya Konfusianisme dan Buddhisme.

Populasi

Pada 2005, Eurostat Eurobarometer merilis satu hasil survei yang menyatakan hanya 52 persen orang Eropa yang percaya bahwa Tuhan benar ada. Selebihnya benar benar tidak percaya adanya Tuhan atau sekadar percaya kepada kekuatan hidup. Di Amerika Serikat, menurut survei BBC pada 2004, ada 9 persen warga yang tidak percaya Tuhan. Sementara itu, survei Gallup pada 2008 menunjukkan angka 6 persen. Adapun di Asia, populasi kelompok ateis, dalam pengertian yang luas, muncul dari Republik Rakyat Cina, yakni 59 persen. Menurut sebuah survei yang dipublikasikan Encyclopedia Britannica pada 1995, populasi orang yang mengaku tidak beragama di seluruh dunia mencapai 14,7 persen, sementara yang mengaku ateis sebesar 3,8 persen.

Orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan di Indonesia mungkin sedikit kesulitan mengekspresikan keyakinannya karena Pancasila sebagai dasar negara membatasi ekspresi itu. Sila pertama dasar negara adalah Ketuhanan Yang Maha Esa. Namun bukan berarti bahwa semua orang Indonesia lantas percaya kepada Tuhan, apalagi mempercayai hanya satu Tuhan. Di dunia maya saat ini banyak muncul situs kelompok ateis yang berbahasa Indonesia. Dua forum di jejaring sosial Facebook juga tampak ramai, yakni Indonesian Atheist, yang memiliki 600 anggota, dan Indonesian Freethinker, yang memiliki 575 anggota. Beberapa orang yang tidak meyakini adanya Tuhan mengaku tidak bebas bergerak di dunia nyata. Coba baca pengakuan mereka di situs ini http://bit.ly/pymxT2.

Tentu saja semua angka ini bisa diperdebatkan. Sebab, memang akan sangat sulit mencari angka yang pasti jumlah populasi orang-orang yang disebut sebagai tak bertuhan ini. Mereka bisa muncul dalam bentuk ateisme, tidak beragama, non-teisme, anti-teis, maupun spiritualitas tanpa Tuhan dan agama. Semakin longgar definisi kita tentang siapa yang dimaksud dengan kelompok masyarakat tak bertuhan, maka akan semakin besar populasi mereka. Kelompok inilah yang dituding oleh Din Syamsuddin sebagai pelaku teror bom di Solo.

Tidak Faktual

Menyatakan bahwa pelaku teror bom di Solo adalah orang yang tak bertuhan juga sangat sulit dibuktikan. Nyatanya, para pelaku teror bom di Indonesia sejauh ini, mulai bom Borobudur, bom gereja, bom kafe, bom kedutaan, bom pasar, bom buku, bom masjid, sampai bom gereja di Solo, justru mendasarkan aksi-aksinya pada doktrin-doktrin agama. Kenyataan bahwa para pelaku peledakan bom bunuh diri mengorbankan tubuh dan nyawanya sendiri menjadi bukti bahwa motivasi mereka lebih dari sekadar motivasi duniawi dan materi.

Tidak sedikit tokoh agama yang menyatakan bahwa motif utama yang mendorong para teroris beraksi adalah ekonomi. Namun bagaimana mungkin orang mengorbankan diri untuk kepentingan ekonomi? Yang terjadi justru para pelaku teror bom bunuh diri tega meninggalkan keluarga untuk mati sendiri. Alih-alih memperbaiki ekonomi keluarga, mereka malah memperburuk ekonomi keluarga dengan meninggalkannya.

Motivasi ideologi seperti agama mungkin jauh lebih kuat. Janji tentang surga di hari kemudian sangat efek tif mengajak para kader te roris untuk mengorbankan diri. Mereka merasa tidak mati sia-sia. Mereka mati untuk masuk ke kehidupan selanjutnya yang abadi dan lebih menyenangkan. Hanya agama yang bisa memberi janji semacam itu.

Akan halnya orang-orang yang tak bertuhan, janji apakah yang bisa diberikan kepada para pelaku teror bom bunuh diri? Salah satu konsekuensi dari ketakber tuhanan adalah tiadanya konsep tentang kehidupan setelah mati sebagaimana diyakini oleh orang-orang beriman. Kalaupun ada keabadian, maka keabadian itu berlangsung dalam kehidupan dunia ini. Keabadian itu muncul dalam bentuk evolusi, di mana segala sesuatu bergerak dan berubah.

Orang-orang yang tak bertuhan adalah orang-orang yang paling gigih mempertahankan hidup. Orang-orang inilah yang sekarang menjadi para saintis, yang terusmenerus mencari solusi untuk hidup abadi. Mereka adalah para pencinta kehidupan. Sebaliknya, para pelaku teror bom bunuh diri justru adalah para pendamba kematian. Menurut mereka, kematian akan mengantar mereka pada kehidupan abadi.

Agama bukan satu-satunya sumber moral. Tentu kita tidak akan melupakan betapa banyak tragedi kemanusiaan yang dimotivasi oleh semangat agama: perang, konflik, genosida, pengusiran, terorisme, kekerasan, dan seterusnya. Para penganut agama semestinya tidak menafikan kritik terhadapnya. Lucretius, misalnya, menolak dengan tegas bahwa agama adalah sumber moral.
Baginya, agama justru merupakan musuh utama moralitas.“Kejahatan tertinggi yang pernah diperbuat oleh manusia adalah agama,“Lucretius menegaskan.

Lalu dari mana moralitas berasal? Sejumlah filsuf, seperti Immanuel Kant, berkesimpulan bahwa moralitas berasal dari kesadaran rasional manusia. Prinsip hukum juga berdasar pada ketentuan itu. Hukum hanya berlaku bagi orang dewasa dan memiliki akal yang waras.

Bom dan perilaku kejahatan bisa muncul dari siapa saja. Itu adalah tragedi kemanusiaan. Mencari argumen agama untuk mengutuk kekerasan tentu sangat berlimpah. Namun melimpahkan semua perkara kejahatan kepada kelompok tak beriman atau tak bertuhan adalah keteledoran. Kita berharap bahwa pernyataan Din Syamsuddin mengenai pelaku bom Solo tersebut bukanlah dimaksudkan sebagai pernyataan kebencian terhadap suatu kelompok masyarakat. Teror bom dan kekerasan pada mulanya berasal dari pernyataan-pernyataan kebencian.

Akhir 2009, beberapa elemen dalam AKKBB (termasuk KH Abdurrahman Wahid) mengajukan judicial review terhadap UU PNPS 1965. UU itu dianggap memberi ruang bagi pelanggaran kebebasan beragama. UU itu dianggap tidak sejalan dengan semangat Pancasila yang mengusung nilai-nilai kebebasan. Namun segera kita semua mengetahui hasilnya. Mahkamah Konstitusi menolak segala tuntutan dalam judicial review tersebut. Dan yang paling mengejutkan adalah bahwa UU diskriminatif PNPS 1965 dianggap sejalan dengan Konstitusi dan Dasar Negara, Pancasila.

Hari lahir Pancasila ditandai dengan pidato Ir. Soekarno pada tanggap 1 Juni 1945 yang membahas rumusan dasar negara. Saat-saat itu terjadi debat yang sangat hangat, dinamis, maju dan konstruktif di antara para pendiri bangsa. Menurut Deliar Noer, saat itu para pendiri bangsa terbelah dalam dua kubu, kubu nasionalis sekuler dan nasionalis Islam.

Betapapun hangatnya diskusi dan debat, namun semua peserta dalam forum Badan Penyeledik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) hendak mencari rumusan dasar negara yang disepakati bersama. Rumusan dasar negara yang sedang didiskusikan hendaknya menyatukan semua visi yang ada. Salah satu yang berulang kali ditekankan oleh Bung Karno dalam pidatonya adalah bahwa negara yang sedang ingin dibangun itu adalah negara “semua untuk semua,” bukan negara untuk satu orang, bukan negara untuk satu golongan. Dengan demikian, negara yang hendak dibangun adalah negara kebangsaan.

Yang menarik dari rumusan dasar negara yang diajukan oleh Bung Karno adalah bahwa prinsip ketuhanan yang ia ajukan sebenarnya ditempatkan pada posisi nomor lima, terakhir. Memang Soekarno menyatakan bahwa urut-urutan prinsip-prinsip bernegara yang ia ajukan tidak bermakna apa-apa. Mungkin itu yang menyebabkan dengan mudah prinsip ketuhanan yang ia ajukan kemudian dipindah ke posisi pertama.

Namun begitu, penting untuk mengetahui bahwa Soekarno juga mengusulkan redaksi yang berbeda dengan yang kita baca sekarang mengenai sila ketuhanan itu. Yang diusulkan Soekarno adalah “Ketuhanan yang berkebudayaan, ketuhanan yang berbudi pekerti yang luhur, ketuhanan yang hormat menghormati satu sama lain.”

Fakta-fakta ini menunjukkan bahwa sebenarnya terselip pesimisme dari Soekarno sendiri jika negara yang akan dibentuk itu terlalu kental dengan nuansa agama. Pesimisme itu kemudian tampak nyata di kemudian hari. Hari-hari ini kita menyaksikan bagaimana sila pertama digunakan oleh sejumlah kalangan untuk membatasi kebebasan beragama. Sila pertama digunakan untuk mendiskriminasi yang lain.

Tanggap 18 Agustus 1945, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indoneia (PPKI) menyetujui naskah Piagam Jakarta kecuali “tujuh kata” dalam rumusan sila pertama. Tujuh kata dihapus dan sila pertama menjadi “Ketuhanan yang Maha Esa.” Tapi kita semua tahu, bahwa sampai saat ini, masih ada saja orang yang ingin membangkitkan kembali “tujuh kata” tersebut. Dan itu sama sekali tidak relevan.

Ada yang menyatakan bahwa dihapusnya tujuh kata pada Piagam Jakarta atau Muqaddimah UUD 1945 adalah pengorbanan terbesar umat Islam, misalnya ini dikemukakan oleh Alamsyah Ratu Prawiranegara. Tapi tidak sedikit pula yang menyatakan bahwa sila pertama itu justru adalah pengorbanan terbesar kaum kebangsaan. Baik dari sisi kuantitas maupun kualitas argumen, jelas pada saat itu kelompok kebangsaan jauh lebih dominan. Kita tidak sedang bicara debat antara kelompok Islam dan non-Islam. Yang kita bicarakan adalah kelompok Islam kebangsaan dan kelompok Islam politik. Memasukkan sila dengan bias monoteisme pada posisi pertama adalah bentuk kerendahan hati kelompok kebangsaan. Bagi Soekarno dan kawan-kawannya, persatuan dan kemerdekaan di atas segala-galanya.

Dengan dicantumkannya prinsip ketuhanan pada sila pertama, dengan rendah hati Mohammad Hatta menyatakan bahwa hal itu sangat baik karena memberi landasan moral bagi negara. Tapi bukan berarti, kata Hatta, negara kita adalah negara agama.

“Ketuhanan yang Maha Esa” adalah hasil kompromi pendiri bangsa. Tentu kita masih terus berharap perwujudan “Ketuhanan yang Berkebudayaan” seperti yang dicita-citakan Bung Karno. Kita masih terus berharap prinsip ketuhanan yang mendorong kehidupan harmonis dan saling hormat-menghormati, bukan sebaliknya.

Dimuat di www.islamlib.com, 7 Juni 2011

Di ruang persidangan yang mendakwanya sebagai tersangka teroris, Abu Bakar Ba’syir lantang menyebut Presiden Susilo Bambang-Yudoyono kafir. Bagi Ba’asyir, negara dengan sistem pemerintahan yang tidak Islamis atau tidak menerapkan syariat Islam pastilah dipimpin oleh seorang kafir. Di Cirebon, Muhammad Syarif, melakukan aksi bom bunuh diri dengan target polisi. Alasan yang digunakan oleh Muhammad Syarif persis sama dengan argumen takfir (pengkafiran) yang dikemukakan Ba’asyir. Pemerintahan yang tidak mengadopsi syariat Islam adalah pemerintahan kafir dan seluruh aparatusnya adalah kafir. Yang menarik adalah Ba’asyir menyatakan bahwa Muhammad Syarif juga kafir karena meledakkan bom di dalam masjid pada saat jemaat salat jumat hendak menunaikan salat. Seandainya dia selamat dan masih hidup kemungkinan Muhammad Syarif juga bisa mengkafirkan Ba’asyir karena Ba’asyir tidak mendukung aksinya menyerang kaum kafir yang hendak melaksanakan salat itu.

Menurut sejumlah pengamat terorisme dan mantan aktivis teror, aksi terorisme yang menyasar kelompok Islam sendiri bukan hal yang terlalu mengejutkan. Doktrin takfiriyyah (pengkafiran) adalah salah satu fondasi teologis yang dianut para teroris. Cita-cita utama mereka adalah mendirikan negara Islam. Semua yang menghalangi pelaksanaan cita-cita itu adalah bagian dari kekufuran yang wajib diperangi. Umat Islam yang mendukung sistem di luar sistem Islam yang mereka yakini adalah para pendukung kekufuran dan oleh karenanya juga masuk dalam kategori kafir.

Tulisan ini ingin menunjukkan beberapa kekeliruan fundamental dari tradisi pengkafiran yang telah berbuah kekerasan tersebut. Pertama ada kekeliruan dalam penggunaan kata “kafir.” Menyatakan kafir untuk menunjuk seseorang berada di luar Islam sebenarnya menyalahi arti kafir itu sendiri. Kafir artinya adalah menutupi atau mengingkari, yang dimaksud adalah menutupi atau mengingkari nikmat dari Tuhan. Dalam bahasa Inggris ada kata infidel yang sering digunakan untuk menerjemahkan kata kafir, padahal terjemahan yang tepat adalah to cover (menutupi). Itulah sebabnya pada masa Nabi, umat Kristiani dan Yahudi hanya disebut ahl kitab (orang-orang yang memiliki kitab suci). Konsep infidel yang dipahami oleh orang-orang Barat sebenarnya tidak dikenal dalam doktrin tradisional Islam.

Kekeliruan definisi tampak pada implikasi lanjutan setelah seseorang atau kelompok dicap kafir, yakni kekerasan bahkan pembunuhan. Hal itu menunjukkan bahwa cap kafir digunakan untuk menyingkirkan seseorang atau kelompok dari suatu komunitas, yakni komunitas Islam. Kafir diartikan sama dengan orang yang berada di luar Islam, yang oleh karenanya adalah musuh. Dan itu adalah kekeliruan yang terus dipelihara oleh sekelompok orang Islam sendiri.

Kedua, Abu Bakar Ba’asyir, Muhammad Syarif dan kawan-kawanya acapkali secara sengaja mengabaikan prinsip utama bagaimana seorang bisa disebut Muslim. Prinsip-prinsip itu sesungguhanya sangat sederhana yang tertuang dalam apa yang disebut lima pilar Islam (arkaanul Islam/rukun-rukun Islam), yakni syahadat, salat, puasa, zakat, dan naik haji bagi yang mampu. Sejauh seseorang melaksanakan lima prinsip dasar ini, ia adalah seorang Muslim. Tidak pernah ada satu doktrin Islam yang valid menyatakan bahwa salah satu rukun Islam adalah mendirikan negara Islam.

Hujjatul Islam, Imam Al-Ghazali, pernah menulis satu buku berjudul Faishal al-Tafrîqah bayna al-Islam wa al-Zandaqah. Menurut Ulil Abshar-Abdalla, buku ini lahir dalam konteks di mana pengkafiran sedang melanda masyarakat Islam abad ke-11. Ada suasana kondusif di mana gagasan-gagasan baru muncul dan menjadi perdebatan, tapi pada saat yang sama muncul tradisi pengkafiran yang mengancam kesatuan ummat. Mungkin kondisinya tidak jauh berbeda dengan Indonesia sekarang ini, ada kebebasan berpendapat, tapi ruang kebebasan ini juga memunculkan tradisi pengkafiran yang mengancam persatuan dan kesatuan. Al-Ghazali ingin menyatakan bahwa sangat tidak mudah menyatakan orang lain berada di luar Islam. Definisi yang dikemukakan oleh Al-Ghazali adalah bahwa orang yang beriman adalah mereka yang percaya kepada Rasul dan semua yang diajarkannya. Sementara orang yang zindiq adalah mereka yang tidak percaya kepada Rasul dan semua yang diajarkannya.

Persoalannya adalah apa itu ajaran Rasul? Masing-masing orang memiliki penafsiran dan bisa sangat berbeda antara satu dengan yang lainnya. Untuk menjawab persoalan ini, Al-Ghazali kemudian merumuskan apa yang disebut qãnūn al-ta’wîl (rambu-rambu penafsiran). Dalam rumusan ini Al-Ghazali mengemukakan lima tingkat eksistensi: wujūd al-zãti (eksistensi benda pada dirinya), wujūd al-khishshi (eksistensi citraan), wujud al-khayali (eksistensi yang ada pada angan-angan tentang sesuatu yang pernah dialami), wujūd al-aqli (eksistensi berdasarkan penalaran rasional), dan wujūd al-syibhi (eksistensi metaforis). Perbedaan tafsir muncul karena perbedaan titik berangkat dari si penafsir itu sendiri. Mereka yang berada pada level wujūd al-syibhi tentu akan berbeda tafsiran dengan yang berada di tingkat wujūd al-zãti. Dengan begitu, menurut Ulil dalam sebuah ceramah pengajian Ramadan, Al-Ghazali ingin meneguhkan bahwa kriteria kebenaran tidak bisa dipatok hanya pada satu perspektif. Perbedaan pandangan mengenai sebuah doktrin akan sangat bergantung pada cara pandang dia terhadap doktrin tersebut, apakah dia memahaminya secara denotatif atau metaforis.

Ketiga, kalau pengkafiran yang dilakukan oleh Ba’asyir dan kawan-kawannya ini bertujuan untuk mengagungkan Islam, maka sebenarnya yang mereka lakukan justru mengkerdilkan Islam. Islam yang sedemikian luas menjadi begitu terbatas hanya pada kelompok Ba’asyir.

Keempat, kekeliruan juga terjadi pada implikasi pengkafiran tersebut. Ketika seseorang dianggap kafir maka seolah-olah kekerasan dan bahkan pembunuhan menjadi halal dilakukan terhadapnya. Ini adalah kekeliruan yang sangat fatal karena tidak ada sandaran doktrin Islam yang mendukung kekerasan atau pembunuhan terhadap mereka yang berada di luar Islam. Kekeliruan semacam ini juga bisa merusak hubungan antar sesama manusia.

Ancaman kehancuran datang ketika semakin banyak orang yang menganggap bahwa perbedaan adalah alasan untuk saling meniadakan. Masih terlalu banyak hal lain yang bisa dimanfaatkan dari realitas perbedaan, ketimbang menggunakannya sebagai jembatan menuju kehancuran. Perbedaan adalah sarana yang paling baik untuk berkerjasama dan saling belajar. Tanpa kehadiran yang lain, apalah artinya diri kita?

_________________

Segera setelah bom di masjid Mapolresta Cirebon meledak (15/04), banyak kalangan mempertanyakan motivasi pelaku bom tersebut. Tapi yang juga tak kalah penting bagi kita sekarang ini adalah dengan apa pelaku teror itu melegitimasi aksinya?

Begitu mudah orang mengumbar kata “jihad.” Ketika menyatakan kata itu, maka yang terbayang adalah seruan perang suci. Perlu digarisbawahi kata perang suci tersebut. Perang suci bukan arti “jihad.” Sebuah buku, Jihad and The Islamic Law of War, terbitan The Royal Aal Al-Bayt Institute for Islamic Thought (2009), menjelaskan bahwa “Perang suci” tidak ditemukan dalam terminologi Islam. Dalam bahasa Arab, perang suci adalah “al-harb al-muqaddas,” bukan “jihad.” Istilah “al-harb al-muqaddas” atau perang suci (holy war) sama sekali tidak dikenal.

Istilah perang suci muncul dari tradisi kekristenan abad kegelapan. Selama beratus tahun, masyarakat Kristen hidup sebagai kelompok-kelompok minoritas yang direpresi. Mereka tidak dalam posisi yang mampu mengangkat senjata melawan para tiran yang merepresinya. Sampai suatu ketika mereka menjadi kuat dan memiliki kekuatan politik dan militer, barulah konsep perang muncul.

Pada awal-awal kekuasaan Kristen timbul perdebatan tentang perang. Bagaimana hukum mengobarkan perang? Saat itu yang disepakati adalah bahwa perang hanya bisa dilakukan dalam rangka menegakkan keadilan dan perdamaian. Menurut Thomas Aquinas dan Hugo Grotius, perang bisa dilakukan sejauh untuk menegakkan keadilan dan jangan lupa bahwa perang pada dirinya adalah kejahatan, ia harus dihentikan ketika perdamaian sudah diperoleh. Istilah yang muncul pada saat itu adalah perang keadilan (just war).

Istilah perang suci baru benar-benar muncul dalam pengertian yang penuh ketika Paus Urban memerintahkan perang pada abad kesebelas. Paus secara resmi menyematkan tanda Salib kepada para tentara yang akan berangkat perang. Itulah yang menyebabkannya disebut perang suci. Tapi jangan lupa, perang suci hanya bisa terjadi melalui otorisasi seorang Paus. Perang-perang di luar titah resmi Vatikan tidak bisa disebut sebagai perang suci.

Konteks kemunculan konsep perang suci pada keKristenan tidak terjadi pada dunia Islam. Secara umum Islam memandang bahwa perang pada dirinya tidak pernah suci, bahkan buruk dan jahat. Perang menjadi mungkin karena ia memiliki tujuan, bukan karena perang itu sendiri. Perang dilakukan karena terpaksa. Dan dia bahkan tidak serta merta disebut jihad.

Dalam terminologi Islam, jihad lebih dekat dengan perjuangan (struggle) daripada perang. Dan perjuangan dalam hal ini adalah menyangkut perjuangan spiritual, bukan kekerasan fisik. Ayat-ayat tentang jihad kebanyakan muncul pada periode Mekkah, di mana perjuangan Nabi sama sekali jauh dari kekerasan fisik apalagi perang. Ibn Abbas menyatakan bahwa jihad  berarti perjuangan dengan menggunakan al-Qur’an, yaitu menggunakan kebenaran-kebenaran yang ada di dalamnya melawan pemahaman yang salah dari kaum musyrik. Yang ditekankan adalah perjuangan melalui perang pemikiran, bukan perang fisik.

Ada yang menyatakan bahwa Nabi dan para pengikutnya tidak mengobarkan perang fisik di Mekkah karena jumlah mereka memang sedikit. Mungkin pendapat ini benar. Tapi jangan lupa bahwa bahkan ketika Nabi di Madinah, jumlah pengikutnya masih jauh lebih sedikit daripada orang-orang Mekkah yang memusuhinya. Dalam perang Badar yang sangat terkenal itu, jumlah pengikut Nabi hanya sepertiga musuhnya. Ada ayat dalam al-Quran yang menyatakan bahwa “berapa banyak kelompok yang kecil mengalahkan kelompok yang besar karena izin Allah” (kam min qaliilatin ghalabat fia’atan katsiratan bi izni Allah/ QS Al-Baqarah 2:249).

Yang bisa kita katakan adalah bahwa “jihad” telah mengalami manipulasi makna yang sangat serius menjadi “perang suci.” Manipulasi itu muncul dalam dua level. Pertama, kata “jihad” sama sekali tidak bermakna “perang suci” melainkan “perjuangan” atau “kesungguhan hati.” Kedua, konsep perang suci juga tidak ditemukan dalam tradisi ajaran Islam. Tidak pernah ada istilah “al-harb al-muqaddas” dalam tradisi Islam.

Kalau demikian, penting untuk menelusuri darimana sebenarnya para pelaku teror dan kekerasan mengambil inspirasi. Dalam banyak penelitian disebutkan bahwa para pelaku teror dan kekerasan biasanya tidak berasal dari komunitas Muslim yang memiliki argumen keislaman yang kuat. Di Iran, mereka berasal dari kota metropolitan Teheran, bukan dari kota santri Qum. Di Mesir, mereka berasal dari fakultas-fakultas umum, bukan fakultas-fakultas agama al-Azhar. Di Indonesia, mereka berasal dari sekolah-sekolah umum, bukan dari pesantren-pesantren tradisional. Ideolog Ikhwanul Muslimin, Sayyid Qutb, tammatan sekolah guru dan melanjutkan studi bidang pendidikan di Amerika Serikat. Pendiri Jemaat-e-Islami-e-Pakistan, Abul A’la al-Maududi, adalah seorang penulis dan wartawan. Ideolog kelompok yang membunuh Presiden Anwar Sadat tahun 1981 adalah seorang insinyur bernama Abdessalam Faraj. Ayman al-Zawahiri, konseptor al-Qaedah, adalah seorang fisikawan. Pendiri gerakan jihad Islam di Palestina, Fathi Shqaqi, juga adalah seorang ahli fisika. Azhari, yang mengajari para teroris Indonesia membuat bom, adalah seorang doktor bidang fisika. Amrozi, Dani, M. Syarif dan sejumlah teroris lain tidak dikenal memiliki basis pengetahuan agama yang memadai.

Bukan berarti bahwa pengetahuan agama yang kurang otomatis akan membuat orang menjadi radikal dan meledakkan bom di keramaian. Yang ingin saya katakan adalah bahwa para teroris dan ideolog Islam radikal itu tidak memiliki dasar yang kuat dalam tradisi Islam. Ada sesuatu yang lain di luar Islam yang mendasari tindakan brutal mereka. Menurut Ladan Boroumand dan Roya Boroumand, Terror, Islam, and Democracy, terorisme Islam jauh lebih dekat dengan tradisi fasis Eropa dan komunisme dibanding Islam tradisional.

Duo Boroumand menunjukkan sejumlah data bagaimana tidak mengakarnya gerakan Islam radikal dan teroris dalam tradisi Islam sendiri. Sebaliknya, mereka sangat dekat dan terinpirasi dari gerakan fasis dan komunis serta gerakan nasionalis biasa. Pada tahun 1985-86, kota Paris diguncang sejumlah bom. Pelakunya adalah Fouad Ali Saleh. Seorang korban bertanya kepada Saleh: “Saya seorang Muslim saleh… Apakah Tuhan mengajarkanmu untuk membom bayi dan wanita hamil?” Saleh menjawab: “Kamu orang Aljazair. Ingatkah kamu apa yang dilakukan Prancis kepada orang tuamu?” Bukan Islam yang menggerakkannya meledakkan bom, tapi dendam.

Para teroris bergerak melawan Islam dengan dalih anti-Barat.

Debat yang muncul seputar keberadaan sekte Islam Ahmadiyah memasuki babak baru menyusul perlakukan kekerasan yang mereka alami. Kampanye anti-Ahmadiyah yang begitu massif semakin menyudutkan kelompok yang memang marjinal ini. Betapapun kuat argumen bahwa Ahmadiyah hanyalah sekte di dalam Islam, tapi kenyataan bahwa banyak orang yang berpikiran lain tidak bisa diabaikan. Persoalannya, anggapan bahwa Ahmadiyah berada di luar Islam inilah yang dijadikan dalih bagi sekelompok orang untuk terus-menerus menganggu, meneror, bahkan membunuh anggota Ahmadiyah.

Dalam konteks hukum positif, Konstitusi, hak azasi manusia, dan akal sehat jelas tidak pernah bisa dibenarkan seorang warga melakukan kekerasan kepada orang lain apalagi dengan hanya alasan agama. Persoalannya, para pelaku kekerasan merasa tidak perlu menggunakan hukum positif, Konstitusi, HAM dan akal sehat dalam aksi brutalnya. Mereka menganggap legitimasi agama jauh lebih kuat dan mengatasi argumen apapun.

Pertanyaan yang mesti terus-menerus diajukan adalah apakah para pelaku kekerasan ini benar-benar memiliki argumen agama, dalam hal ini Islam? Mari kita ambil “murtad/ridda” sebagai bentuk pembangkan terbesar dalam beragama. Murtad (apostasy) jauh lebih serius daripada sesat atau menyimpang (heresy). Sesat atau menyimpang adalah kondisi di mana seseorang menolak satu atau beberapa doktrin tertentu dalam agama. Sementara murtad menolak keseluruhan doktrin atau tidak lagi menjadikan seluruh doktrin dalam sikap dan perilaku beragama.

Tidak ada satupun ayat dalam al-Qur’an yang mengisyaratkan hukuman bagi pelaku murtad. Yang ditekankan oleh al-Qur’an justru adalah prinsip-prinsip kebebasan beragama. Ayat la ikraha fi al-din secara jelas menegaskan bahwa tidak ada paksaan dalam beragama. Ayat ini mengisyaratkan kebebasan dalam beberapa jenjang. Pertama, tidak ada paksaan bagi orang yang akan memeluk agama tertentu maupun meninggalkan agama tersebut. Di masa-masa awal pembentukan Islam, kasus “keluar-masuk” Islam begitu banyak. Ini fenomena umum bagi setiap agama baru. Kalau belum apa-apa mereka yang memutuskan untuk keluar setelah ia menyatakan diri masuk Islam dihukum, maka bisa dibayangkan bahwa agama ini tidak akan memeroleh banyak pengikut. Yang terjadi adalah bahwa dalam waktu singkat Islam tersebar luas karena didasari prinsip kebebasan beragama.

Kedua, ayat “tidak ada paksaan dalam beragama” juga mengisyaratkan kebebasan berkelompok. Jika pada level agama saja al-Qur’an sudah memberi jaminan kebebasan, maka apalagi pada level yang lebih kecil, yakni kelompok-kelompok dalam satu agama. Tidak ada paksaan dalam beragama juga berarti tidak ada paksaan untuk menganut mazhab tertentu atau meninggalkannya.

Ketiga, ayat kebebasan beragama juga menunjukkan bahwa Islam menjamin kebebasan tafsir. Sekali lagi, jika pada level agama saja kebebasan dijamin, apalagi pada level tafsir. Debat mengenai Ahmadiyah adalah debat di seputar tafsir doktrin agama. Di dalam Islam dikenal doktrin mengenai akan datangnya Isa al-Masih dan Imam Mahdi di akhir zaman. Kebanyakan kelompok Islam masih menanti kedatangan juru selamat itu, tapi kelompok Ahmadiyah menyatakan mereka sudah datang dalam satu tubuh, yakni Mirza Ghulam Ahmad. Jika yang satu masih menunggu, yang lain sudah bertemu. Semua ini adalah debat tafsir. Al-Qur’an memberi jaminan tegas mengenai debat tafsir semacam ini. Jaminan kebebasan itulah yang menjadikan Islam begitu kaya dengan khazanah tafsir al-Qur’an. Proses penafsiran ini terus berlangsung hingga sekarang. Indonesia beruntung memiliki salah satu penafsir terkemuka, yakni Prof. Quraisy Shihab, yang telah menerbitkan berjilid-jilid buku tafsir yang ia beri judul “Al-Mishbah.”

Ketiadaan doktrin hukuman bagi pelaku murtad pada Al-Qur’an secara konsisten dikonfirmasi oleh hadits. Memang ada sejumlah hadits yang mendukung pemberian hukuman bagi pelaku murtad, tapi menurut Dr. Mohammad Omar Farooq, semua hadits itu lemah dan memiliki banyak masalah dalam hal validitas. Dan tidak ada satupun hadits yang membolehkan hukuman bagi pelaku murtad semata-mata karena murtad. Dalam Shahih al-Bukhari (buku hadits yang paling otoritatif) justru dikemukakan kisah tentang seorang muallaf Badui yang datang kepada Nabi dan meminta Nabi membatalkan syahadatnya. Tiga kali ia datang kepada Nabi dengan permintaan yang sama, tiga kali pula Nabi mengabaikannya. Sampai orang itu kemudian meninggalkan Madinah, Nabi tetap tidak melakukan apa-apa dan tidak pernah ada berita bahwa Nabi mengeluarkan ancaman hukuman bagi orang yang mengaku murtad itu.

Tentu saja ada pengalaman di mana penguasa Islam menyerang kelompok murtad, misalnya yang dilakukan oleh Abu Bakar al-Shiddiq kepada kelompok Musailamah. Musailama dikabarkan mengaku sebagai Nabi. Peristiwa inilah dan sebuah hadits lemah “man baddala dinahu faqtuluh” (bunuhlah orang yang mengganti agamanya) yang oleh kalangan Islam radikal digunakan sebagai dasar bagi penyerangan terhadap mereka yang dianggap murtad, termasuk Ahmadiyah. Secara gegabah mereka bahkan mengklaim bahwa menghukum orang murtad adalah hasil ijma’ atau kesepakatan mayoritas ulama.

Menurut Mohammad Omar Farooq, sejak zaman klasik Islam sampai sekarang tidak pernah ada kesepakatan ulama untuk menghukum pelaku murtad. Tafsiran yang berkembang secara luas di kalangan ulama terkemuka mengenai peristiwa penyerangan terhadap kelompok Musailamah bukan didasarkan semata-mata karena Musailamah murtad atau mendaku sebagai Nabi, tapi karena dia mencoba melakukan pembangkangan politik. Para ulama justru memandang bahwa murtad pada dirinya sendiri tidak bisa dihukum, ia menjadi bermasalah ketika perilaku murtad diikuti oleh tindakan makar.

Omar Farooq menceritakan sebuah kisah pada masa Umar bin Abdul Azis. Ada sejumlah orang yang menyatakan diri keluar dari Islam. Peristiwa ini kemudian dilaporkan oleh Maimun bin Mahram (seorang gubernur) kepada Umar. Umar memerintahkan untuk membebaskan mereka dan menuntut mereka membayar pajak sebagaimana warga negara pada umumnya.

Sufyan ats-tsauri (amirul mukminin fi al-hadits/raja para ahli hadits) dan Ibrahim Al-Nakha’i (tabi’in) sepakat melarang penghalalan darah orang murtad. Bagi mereka, pintu tobat selalu terbuka. Ketimbang menghalalkan darah, lebih baik mengajak mereka. Sementara Syamsuddin al-Sarakhsi (ahli hukum Islam terkemuka dari mazhab Hanafi) menyatakan bahwa betul murtad atau ingkar iman adalah pelanggaran yang sangat serius, tapi itu urusan antara seorang manusia dengan Tuhan, dan hukumannya ditunda sampai hari pembalasan (akhirat). Syeikh Mahmud Syaltut (mantan Imam Besar al-Azhar) memiliki pandangan senada: ingkar iman adalah dosa. Dalam Quran, hukuman bagi pendosa, menurut Syaltut, hanya di akhirat. Syeikh Gamal al-Banna (adik Hasan al-Banna) secara lebih tegas menyatakan: “tidak ada hukuman bagi pelaku murtad atau ingkar iman. Kebebasan berpikir adalah tulang punggung Islam.”

Baik secara nalar biasa, Konstitusi, hukum, HAM, doktrin utama agama Islam, maupun kesepakatan ulama secara tegas dan lugas mendukung kebebasan beragama, kebebasan berpindah agama, kebebasan bergabung dengan kelompok-kelompok dalam satu agama, dan kebebasan menafsir agama. Iman adalah urusan manusia dengan Tuhan. Jika demikian, kita patut bertanya, atas dasar apa sebenarnya para pelaku kekerasan itu melakukan aksinya? Atas dasar apa jemaat Ahmadiyah dikejar-kejar, diteror, dan dibunuh? Akal sehat dan agama jelas tidak berada pada pihak pembunuh dan teroris. []

Pasca-pembunuhan terhadap tiga warga Ahmadiyah di Cikeusik, Banten, muncul gejala yang sangat memprihatinkan. Memang Presiden Susilo Bambang Yudhoyono merespons cepat dengan memberi perintah agar mencari jalan legal untuk membubarkan organisasi yang sering membuat kekisruhan. Yang menarik, beberapa daerah justru merespons perintah Presiden itu dengan mengeluarkan peraturan pembekuan kegiatan Jemaat Ahmadiyah. Pemerintah daerah Pandeglang mengeluarkan larangan bagi anggota Ahmadiyah melakukan kegiatannya. Pemda Jawa Timur mengeluarkan perintah yang melarang semua kegiatan Ahmadiyah di Jawa Timur. Di Banjarmasin, pemerintah bahkan melarang penggunaan masjid Ahmadiyah. Adapun di Jawa Barat, gubernur mengeluarkan perintah pembekuan kegiatan Ahmadiyah.

Memang perintah Presiden yang dikeluarkan dalam perayaan Hari Pers Nasional di Kupang itu tidak langsung menyebutkan organisasi yang hendak dicarikan jalan pembubarannya. Sehingga perintah ini dengan cepat dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok anti-Ahmadiyah untuk mengarahkan perintah pembubaran justru kepada Ahmadiyah, bukan kepada pelaku kekerasan. Menteri Hukum dan Has Asasi Manusia Patrialis Akbar malah lebih banyak membahas LSM-LSM ketimbang organisasi-organisasi kemasyarakatan pelaku kekerasan. Demikian pula Menteri Agama Suryadharma Ali, dia justru lebih banyak membahas bagaimana mencari solusi bagi Ahmadiyah ketimbang mencari jalan bagi pembubaran Ormas pelaku kekerasan.

Pelarangan Ahmadiyah di sejumlah daerah menjadi sangat berbahaya justru karena baru saja Ahmadiyah mengalami penganiayaan di luar batas kemanusiaan. Buah dari penganiayaan bukan mengkriminalkan pelaku, melainkan malah lebih menyudutkan korban.

*

Sebenarnya model penyelesaian masalah dengan melipatgandakan beban korban bukan baru pertama terjadi. Hal seperti ini juga terjadi pada peristiwa berdarah 1 Juni 2008. Saat itu massa Aliansi Kebangsaan untuk Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan (AKKBB) diserang oleh massa Laskar Pembela Islam (LPI) milik Front Pembela Islam (FPI). Buah dari kekerasan yang dialami oleh AKKBB justru adalah dikeluarkannya Surat Keputusan Bersama (SKB) Dua Menteri dan Jaksa Agung tentang pelarangan aktivitas Ahmadiyah.

Viktimisasi korban adalah cara penyelesaian masalah yang sungguh tidak beradab. Peraturan daerah dan SKB Dua Menteri yang melarang aktivitas Ahmadiyah membawa pesan yang sangat kuat bahwa, jika Anda menginginkan suatu kelompok dilarang, lakukanlah kekerasan terhadapnya.

Para pengusul kebijakan pelarangan Ahmadiyah berpegang pada pendapat bahwa kekerasan terjadi karena suatu sebab. Mereka menganggap bahwa penyebab kekerasan adalah korban kekerasan itu sendiri. Dengan demikian, yang pertama-tama harus dipersalahkan adalah korban. Bagaimana mungkin menyalahkan korban pencurian dan penjarahan? Bukankah semua pencuri dan perampok seharusnya ditangkap dan bukan malah sibuk menyalahkan korban?

Dalam hal Ahmadiyah, logika bahwa kelompok ini mengundang kekerasan hanya karena mereka memiliki keyakinan yang berbeda dengan kebanyakan orang sungguh tidak bisa diterima. Kalau Ahmadiyah mengundang kekerasan karena mereka berbeda, seharusnya Ahmadiyah juga memiliki legitimasi yang sama untuk menyerang siapa saja yang berbeda dengan mereka. Kalau Ahmadiyah boleh dilarang karena mengundang kekerasan atas keberbedaan mereka, kenapa pemerintah tidak melarang juga kegiatan orang-orang yang berbeda dengan Ahmadiyah? Bukankah mereka juga mengundang kekerasan dari Ahmadiyah atas keberbedaan mereka dengan Ahmadiyah? Kalau dengan alasan perbedaan keyakinan agama pemerintah bisa melarang aktivitas suatu kelompok, maka bukankah sebaiknya pemerintah melarang semua kegiatan agama, karena mereka semua saling berbeda dan saling mengancam?

Mengatakan bahwa keyakinan agama mayoritas terancam oleh minoritas Ahmadiyah sangatlah tidak masuk akal. Bukankah yang seharusnya terancam adalah minoritas? Dengan segala sumber daya, mayoritas jauh lebih punya kekuatan untuk mengancam kelompok minoritas ketimbang sebaliknya. Kalau pelarangan didasarkan pada logika ancaman terhadap agama, maka seharusnya pemerintah melarang aktivitas kelompok mayoritas, karena merekalah yang paling mungkin memberi ancaman terhadap kelompok-kelompok yang lebih kecil.

Dalam hal keyakinan agama, pemerintah sama sekali tidak punya hak untuk menyatakan suatu kelompok lebih benar daripada yang lain. Iman atau keyakinan adalah sesuatu yang sangat subyektif. Kebenaran iman adalah kebenaran subyektif. Ia benar sejauh ia diyakini benar. Bagi mereka yang meyakininya, iman akan menjadi kebenaran absolut. Tapi bagi orang-orang lain yang tidak yakin, ia tidak bermakna apa-apa.

Melarang kegiatan Ahmadiyah karena Ahmadiyah memiliki keyakinan yang berbeda juga sangat problematis. Ada lompatan pemikiran dalam larangan tersebut. Masalah, kalaupun itu benar, pada Ahmadiyah adalah keyakinan, bukan pada aktivitas. Aktivitas seperti salat, berdoa, berdakwah, bakti sosial, rapat, mengaji, pendidikan, dan lain-lain pada dirinya tidak mengandung masalah. Hampir semua warga di Indonesia melakukan kegiatan semacam itu. Kenapa kegiatan-kegiatan itu menjadi terlarang hanya karena yang melakukannya adalah orang yang memiliki keyakinan yang bukan arus utama? Kalau boleh-tidaknya sebuah kegiatan didasarkan pada keyakinan pelaku, mestinya mencuri, membunuh, dan tindak kejahatan lain boleh, asalkan dilakukan oleh mereka yang memiliki keyakinan yang dianut mayoritas warga.

Kalau dasarnya keyakinan, mestinya yang dilarang pada Ahmadiyah adalah keyakinan. Tapi bagaimana melarang keyakinan yang bersemayam di lubuk hati? Rasa-rasanya negara belum memiliki penjara spiritual untuk menahan hati yang sesat.

*

Dalam konteks dakwah, melarang aktivitas Ahmadiyah adalah bentuk ketidakadilan. Semua jenis penafsiran dan keyakinan agama semestinya berkontestasi secara sehat untuk meraih dukungan. Membatasi ruang gerak sebuah kelompok yang memiliki corak pemahaman keagamaan tertentu sama dengan menghalangi seorang peserta lomba lari dalam sebuah perlombaan. Bagaimana menentukan bahwa peserta yang mencapai garis finish lebih awal adalah pelari tercepat, sementara ada satu peserta yang dilarang berlari? Jika kita percaya bahwa iman yang paling benar akan bertahan, maka apa gunanya melarang iman yang dianggap salah?

Negara tidak punya kepentingan untuk menjaga iman tertentu, betapapun dominannya. Kalau sekelompok orang merasa imannya terdesak oleh iman orang lain, jangan timpakan beban kesalahan kepada negara. Tanyakan kepada diri sendiri. []