Posted by: Saidiman Ahmad | November 20, 2007

Menyoal Relevansi Fatwa dalam Demokrasi

Merdeka, 29 April 2004

 

Religiusitas sangat dihormati dalam dunia demokratis. Religiusitas bahkan menjadi ruh dalam membangun sistem pemerintahan demokratis. Religiusitas menjadi sebuah masalah ketika ia telah terlalu jauh mengintervensi kehidupan publik bernegara. Religiusitas menjadi masalah ketika ia menggunakan otoritas kebenarannnya mengintervensi sebuah kebijakan publik secara absolut. Fatwa-fatwa ulama, khotbah-khotbah para pemuka agama, seringkali menjadi bumerang dalam kehidupan ummat manusia.

Ulama, disamping kedudukannya sebagai wakil Tuhan di bumi, tentu saja juga adalah manusia biasa yang tak luput dari subjektivitas, kekurangan, dan kesalahan. Dunia tidak akan pernah melupakan fatwa Paus Urban II pada abad 11 yang menyebabkan tragedi paling dahsyat dalam kehidupan agama, perang salib. Tragedi itu masih berlanjut sampai sekarang dalam praktek perang atas nama agama. Imam Khomaini juga akan sulit dilupakan orang karena telah memfatwa mati Salman Rusdy. Hasan Turabi membunuh Mahmud Mohammad Toha. Di negeri kita juga pernah keluar sebuah fatwa para ulama yang menghalalkan darah Ulil Absar Abdallah karena tulisannya yang dinilai menciderai agama. Dan yang terakhir, Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan fatwa haram bagi bunga bank.

Fatwa-fatwa semacam ini sangat berbahaya, karena ia berbicara atas nama Tuhan. Ulama dalam struktur masyarakat religius adalah segala-galanya. Apa yang keluar dari mulut para ulama adalah emas bagi masyarakat. Oleh karenanya, ketika ulama mengambil sebuah keputusan dan memberikan vonis yang salah, maka akibatnya akan sangat fatal bagi kehidupan bermasyarakat. Masyarakat religius akan cepat tanggap kepada fatwa-fatwa yang dikeluarkan para ulama.

Masalahnya, menolak peran ulama dalam kehidupan publik masyarakat religius juga adalah satu yang mustahil, itu sama artinya dengan menolak Tuhan di tengah masyarakat penganut Tuhan. Tentu saja demokrasi tidak mengajarkan menolak Tuhan, agama, dan ulama dalam proses interaksi kehidupan bermasyarakat. Ulama adalah satu fenomena dalam demokrasi yang juga harus diberikan kesempatan. Demokrasi memberikan kesempatan hidup bahkan kepada kekuatan yang akan mengancam demokrasi itu sendiri. Di negara demokratis seperti Amerika, kedudukan agama, Tuhan, dan para pemuka agama sangat dihormati. Robert N. Bellah menyebut Amerika sebagai bentuk penerapan sekularisasi, dimana agama tidak ditinggalkan begitu saja, tapi menjadi dasar sistem kehidupan bernegara.

Hanya saja, peran ulama sedapat mungkin bergerak pada tataran yang tidak menciderai demokrasi dan tidak mengganggu ketertiban umum. Ulama harus bisa diposisikan sebagai pengayom dan kadang-kadang menjadi perekat bagi konflik-konflik kepentingan yang ada dalam masyarakat. Ulama harus bisa berdiri netral. Ulama juga harus bisa menyerap aspirasi dari bawah, sehingga keputusannya tidak tergesa-gesa, tapi melalui segala pertimbangan. Keputusan atau fatwa yang dikeluarkannya tidak melulu bersumber dari bacaan Kitab Suci, tapi juga berdasar kepada realitas sosial dan kebutuhan masyarakat secara riil.

Nabi Muhammad SAW pernah mengeluarkan perintah kepada masyarakat Madinah agar tidak mengawinkan bunga-bunga kurma. Akibat dari anjuran Nabi ini, beberapa waktu kemudian masyarakat mengadu kepada Nabi karena kurma-kurma mereka ternyata gagal panen. Lalu Nabi mengatakan: “antum a’lamu biumuuri dunyakum” (kalian yang lebih mengetahui permasalahan duniamu). Ini adalah satu contoh dimana Nabi bersikap sangat bijak mengakui kekurangannya dan memberikan kesempatan kepada masyarakat sendiri untuk menentukan dan mengurus permasalahan dunianya. Nabi tidak sok tahu segala hal dan menjadi Tuhan. Melainkan Nabi sangat sadar posisi dan demokratis. Ia menerima suara-suara dari bawah. Dia tidak mau masyarakatnya menganggap dirinya serba tahu segala hal. Ada banyak masalah yang masyarakat itu sendirilah yang mengetahui pemecahannya. Ada banyak persoalan dimana zaman dan kondisi masyarakat tertentu berbeda-beda, sehingga zaman dan kondisi masyarakat itu sendirilah yang akan menyelesaikan sesuai dengan situasi zamannya.

Selama ini, demokrasi kita berhadapan dengan ulama-ulama yang tidak demokratis. Mereka mengeluarkan fatwa yang tidak netral dan tidak mengayomi semua golongan dan kepentingan dalam masyarakat. Akibatnya, fatwa-fatwa yang ia keluarkan selalu merugikan banyak pihak yang tidak sependapat dengan fatwa tersebut. Sikap seperti ini juga kadang-kadang muncul karena keangkuhan mereka sebagai wakil Tuhan di bumi, merasa paling memahami maksud Tuhan dalam Kitab Suci, dan perasaan paling bisa menyelesaikan permasalahan riil yang dihadapi bangsa dan masyarakat umum. Fatwa-fatwa yang dikeluarkan juga terkesan emosional.

Fatwa haram bagi bunga bank adalah satu contoh fatwa yang emosional dan tidak mempertimbangkan banyak hal. Kata-kata “haram” dalam literatur Islam adalah kata-kata yang sangat sakral. Kata-kata itu berimplikasi luas pada objek dan subjek yang dikatakannya. Orang yang melakukan perbuatan haram bisa dicap sebagai orang kafir. Artinya, ia telah keluar dari Islam atau murtad. Dan orang yang murtad, dihalalkan darahnya sesuai syariat. Kalau bunga bank itu haram, maka berapa banyak orang yang telah keluar dari Islam atau murtad di Indonesia? Lalu berapa banyak orang yang harus dihalalkan darahnya? Yang barangkali mereka juga memiliki landasan teologis tentang bunga bank.

Bunga bank adalah persoalan lama yang diperdebatkan sampai sekarang oleh para ahli agama Islam. Beragam komentar muncul dari perdebatan ini. Ada yang mengatakan, bunga bank adalah riba dan oleh karenanya haram, tapi ada juga yang membolehkan. Fatwa haram bagi persoalan yang masih diperdebatkan, apalagi dilakukan oleh sebuah komunitas ulama yang terlembaga adalah sebuah kecerobohan yang sangat fatal. Majelis Ulama Indonesia bukanlah lembaga pada sebuah komunitas monolitik, tapi ia merupakan lembaga yang berdiri di atas pluralitas masyarakat beragama di Indonesia. Indonesia bukan hanya beragam agama, tapi juga beragama paham dalam satu agama. MUI bukanlah sekumpulan ulama di sebuah pesantren tertentu yang pahamnya sama, tapi ia berhadapan dengan realitas kehidupan ummat Islam yang sangat beragam.

Fatwa haram, fatwa kafir, fatwa penghalalan darah, semuanya adalah bentuk kecerobohan para ulama. Ulama-ulama seperti ini sesungguhnya telah keluar dari posisi yang seharusnya ia jalani dalam kehidupan bermasyarakat. Kalau fatwa-fatwa seperti itu masih dikeluarkan oleh para ulama baik dari sebuah lembaga ulama yang resmi maupun yang terlembaga lainnya, maka ini akan menjadi tantangan yang sangat berbahaya bagi jalannya demokrasi. Golongan pro demokrasi nampaknya harus membagi waktu untuk menyelesaikan fenomena yang satu ini, disamping kecenderungan munculnya para politisi “hitam” yang sama berbahayanya.

Kerja-kerja demokrasi di masa depan akan lebih berat, yakni bagaimana memposisikan para pemuka agama dalam kehidupan publik. Pada bidang-bidang apa saja mereka boleh intervensi, dan pada bidang apa mereka harus diam dan tidak usah ikut campur. Ini adalah kerja berat. Diperlukan kearifan tertentu untuk menyelesaikan ini dengan sebaiknya. Para pemuka agama adalah ruh dalam kehidupan demokratis. Tapi ia juga bisa menjadi malapetaka, ketika posisinya tidak tepat.

About these ads

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Categories

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 19,404 other followers

%d bloggers like this: